Komentar
Kaliandanews.com
– Sejak adanya dugaan kasus Penistaan
Agama oleh Ahok, kini kian marak media sosial dijadikan sebagai ajang
menghujat, provokasi bahkan menyebarkan berita-berita yang diragukan
kebenarannya. Maka dari itu Pemerintah mengubah beberapa isi Undang-Undang ITE untuk
meredam terjadinya penyebar luasan informasi yang tidak benar.
 |
| Ilustrasi (ist) |
Jendral Gatot Nurmayanto mengatakan, dirinya mengaku
gerah dengan adanya kalimat-kalimat yang disampaikan sembari mengutip ayat-ayat
Suci Al-quran.
Dikutip dari merdeka.com, Gatot menyebut mereka
sebagai orang yang tidak berilmu. Dia juga yakin, hal itu bertujuan tak lain
untuk memperovokasi atau memperkeruh situasi, apalagi menjelang demontrasi
besar-besaran umat Islam.
"Tidak
punya ilmu, tidak kuliah, asal punya paket data saja bisa," kata Gatot di
UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tanggerang, Banten, Selasa (29/11).
Sebab, Gatot menilai kicauan para ustaz
media sosial menjurus ke arah provokasi. Hal itu berbanding terbalik dengan
ustaz sungguhan yang kerap menebar kebaikan dan kesejukan dengan ilmu yang
lengkap.
"Sangat berbahaya ustaz sosmed ini
enggak punya ilmu," tegas Gatot.
Senada dengan koleganya, Kapolri
Jenderal Pol Tito Karnavian juga pernah mencium hal serupa. Dia juga mengancam
akan menjebloskan para pelaku penyebar berita hoax dan provokatif ke penjara.
Kini, revisi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah berlaku sejak Senin
(28/11) kemarin. Revisi tersebut mengubah beberapa pasal, mulai dari pasal soal
penghinaan, penegasan delik hingga pengurangan masa hukuman.
Meski lebih bersahabat, namun
undang-undang ini tetap keras terhadap penyebaran berita bohong di media
sosial. Jeratan hukuman tetap mengancam siapa saja yang menyampaikan informasi
tidak benar, atau tanpa disertai bukti-bukti konkret.
Mabes Polri meminta kepada masyarakat
untuk tidak langsung menyebarkan informasi negatif, atau fitnah. Pengguna media
sosial sebisa mungkin menyaring terlebih dahulu sebelum menyampaikannya
kembali.
"Dalam revisi ini, kami mengimbau
masyarakat luas untuk memahami kegiatan yang ada. Ketika mendapat satu posting,
berpikir dulu sebelum meneruskan. Think before click," ujar Kabag Penum
Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul kepada wartawan di Mabes
Polri, Jakarta, Senin (28/11).
Jika tetap menyebarkan informasi yang
salah, atau memuat konten negatif lainnya. Berikut sanksi pidana yang bakal
dijatuhkan bagi pelakunya, antara lain:
1. Pelanggaran terhadap kesusilaan, ancaman
maksimal 6 tahun penjara.
2. Perjudian, ancaman maksimal 6 tahun
penjara.
3. Memuat penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik, sebelumnya maksimal hukuman 6
tahun penjara, kini menjadi 4 tahun
penjara.
4. Pemerasan, ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti, ancaman maksimal 4 tahun
penjara.
5. Konten yang menimbulkan kerugian
terhadap konsumen, ancaman maksimal 6 tahun penjara.
6. Isu SARA atau menyebabkan permusuhan, ancaman
maksimal 6 tahun penjara.
sumber: Merdeka