Kalianda,
KaliandaNews - Polres Lampung Selatan bersama pemerintah kabupaten setempat
menggelar rakor persiapan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lampung
Selatan Mei 2017 mendatang.
Rapat
koordinasi (Rakoor) yang berlangsung di Aula Bharadaksa Polres Lampung Selatan,
Rabu (26/04/2017), dihadiri Wakapolres Ketut Suryana SIK, Asisten Pemerintahan
dan Kesrak Lampung Selatan Supriyanto bersama instansi terlibat, forum pimpinan
kecamatan (Forkopimcam), sejumlah kepala camat yang mana desanya akan
melaksanakan Pilkades.
Disela
memimpin rapat, Waka Polres Lampung Selatan Ketut Suryana SIK mengatakan, rakor
tersebut bertujuan menyamakan persepsi dengan harapan pelaksanaan pilkades
serentak di Kabupaten Lampung Selatan berjalan lancar dengan baik serta
aman.
"Kita
lihat pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta berjalan aman dan damai, jadi
pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Lampung Selatan kondusif dan aman.
Bila ada permasalahan sampaikan dalam forum ini agar dapat dicari jalan
keluarnya," ungkap Ketut Suryana.
Sementara
itu, dalam pemaparan oleh Kabag Ops Polres setempat Kompol Reza menjelaskan,
terkait pengamanan pelaksanaan Pilkades serentak mulai dari pendistrubusian
logistik Pilkades seperti Kota Suara, Surat Suara, Surat Undangan, Bantal dan
alat coblos yang diperkirakan pada tanggal 15 sampai 21 Mei 2017, dengan
mekanisme kecamatan yang mendistribusikan ke Panitia TK Desa akan dikawal
polisi.
"Kami
jelaskan juga, tugas pokok Polres Lampung Selatan akan perkuat koordinasi dengn
instansi terkait. Intinya, tugas pengamanan mewujudkan rasa aman seluruh
masyarakat disaat pelaksanaan pilkades serentak selesai," kata Reza.
Reza
secara merinci menjelaskan, permasalahan setiap pemilihan pimpinan secara
demokrasi pada umumnya seperti gesekan antar pendukung calon kades, terjadi
penolakan DPT yang diumumkan, terjadi penolakan terhadap calon yang ditetapkan,
terjadi sabotase dan teror pada saat pemungutan suara, terjadi kerusakan saat
pemunggutan suara, terjadi penolakan hasil Pilkades, terjadi tindak pidana
perjudian dan kentalnya intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan dari nilai
tahapan rekrutmen calon, hingga tahap pemungutan suara yang dapat menjadi
konflik dimasyarakat.
"Kita
harapkan, pelaksanaan pilkades serentak di Lampung Selatan tidak terjadi
seperti yang disebutkan," paparnya.