Ketua PGRI Lamsel Sebut Dana Komite Sama Dengan Pungli
-->
Kategori Berita
POLLING PILKADA LAMPUNG SELATAN 2020
NANANG ERMANTO
HIPNI
TONY EKA CHANDRA
BELUM ADA PILIH

Header Menu

Jumat, 14 April 2017

Ketua PGRI Lamsel Sebut Dana Komite Sama Dengan Pungli

Ketua PGRI Lamsel Sebut Dana Komite Sama Dengan Pungli
M. Yamin Daud ( Tengah) | Foto: ist
Kalianda, KaliandaNews - Ketua PGRI Lampung Selatan M. Yamin Daud, menyayangkan beberapa sekolah yang ada di Lampung Selatan yang masih menarik iuran uang komite kepada peserta didiknya.

Menurutnya, uang komite yang dipungut tersebut sudah melanggar apa yang diamanatkan oleh Bupati Lampung Selatan, Dr. H. Zainudin Hasan, M. Hum apalagi jumlah atau besarannya dipatok oleh pihak sekolah.

"Apapun itu pungutan bersifat mengikat, baik dalam jumlah dan waktu pembayarannya adalah tidak boleh, itu perintah dari bupati kita agar tidak membebankan kepada masyarakat." Ungkap Yamin, (14/04/17).

Guru SMP Negeri 1 Penengahan itu juga mengungkapkan, apapun jenis pungutan tersebut dan dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan.

"Pemerintah sudah menyediakan dana BOS untuk menunjang sekolah, dan itu pun yang membuat adalah orang-orang pintar dari pusat, dan pastinya sudah diperhitungkan dengan benar," terang pria berkumis itu.

Ia pun mengatakan jika memang ada sekolah yang kesulitan karena tidak mendapatkan anggaran BOS yang besar lantaran memiliki murid yang sedikit akan lebih baik jika pihak sekolah mencari solusi yang tidak memberatkan.

"Dengan cara meminta sumbangan kepada pihak ke-3 (Donatur), yang dirasa mampu dan berkecukupan dalam perekonomian, alumnus dari sekolah tersebut, ataupun wali murid yang mampu juga bisa, tapi dengan catatan jumlah sumbangan tidak ditentukan dan tidak mengikat dalam segi pembayaran maupun waktu pemberiannya, mau seratus juta menyumbangpun tidak akan menjadi masalah,"Papar dia.

Namun, jika sekolah masih tidak memiliki Donatur, sekolah itu dapat merger dengan sekolah induk ataupun yang lebih besar. 

"Tidak memaksakan untuk mendirikan sekolah jikalau memang muridnya tidak ada, agar tidak mencari-cari alasan untuk meminta pungutan karena sifatnya mengikat tadi,"bebernya.

Ia pun mengharapkan agar penggunaan dana BOS itu bisa lebih transparan, dengan mencantumkan anggaran dana tersebut ditiap sekolah.

"Dana BOS jika dipakai sesuai ketentuan pasti akan baik, jika memang merasa kurang ya tinggal mengajukan permohonan ke Pemkab setempat, dan juga pembuatan laporannya jangan asal pimpinan senang, apa adanya saja,"pungkasnya.

Namun berbeda dengan Kepala Sekolah MTs N 1 Kalianda Lampung Selatan, Ridwan Hawari mengatakan pungutan uang komite tidak menyalahi aturan jika sudah disepakati oleh wali murid. 

“Uang komite bukanlah pungli jikalau dimusyawarahkan dan disetujui oleh wali murid.” Jelas dia. (Kur)