Uang Tebusan Amnesti Pajak Lampung-Bengkulu Capai Rp612 Miliar
-->
Kategori Berita
POLLING PILKADA LAMPUNG SELATAN 2020
NANANG ERMANTO
HIPNI
TONY EKA CHANDRA
BELUM ADA PILIH

Header Menu

Minggu, 09 April 2017

Uang Tebusan Amnesti Pajak Lampung-Bengkulu Capai Rp612 Miliar

Kepala Seksi Humas DJP Lampung dan Bengkulu Eni Suryani (FOTO: ANTARA Lampung/ist)
Bandarlampung  - Uang tebusan dalam program amnesti pajak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu selama tiga periode mencapai Rp612,16 miliar. 

"Jumlah itu melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp600 miliar," kata Kepala Seksi Humas DJP Lampung dan Bengkulu Eni Suryani di Bandarlampung, Sabtu (8/4) kemarin.

Ia menyebutkan uang tebusan itu berasal dari 15.109 surat setoran pajak (SSP). Periode pengampunan pajak sudah dimulai sejak tahap pertama pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada tahap ketiga, 31 Maret 2017.

Dia mengatakan perolehan uang tebusan program amnesti pajak yang didapat merupakan himpunan dari sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lampung dan Bengkulu, sejak dimulainya program itu hingga selesai pada 31 Maret 2017.

Eny menjelaskan total gabungan seluruh jumlah pendapatan uang tebusan amnesti pajak dari KPP Pratama per tahap, di DJP Kantor Wilayah Lampung dan Bengkulu, ialah tahap pertama Rp440.664 miliar, dari 4.823 SSP. Tahap kedua Rp77,165 miliar dari 3.900 SSP, dan tahap ketiga Rp94,337 miliar dari 6.386 SSP.

Dia menyebutkan sebagian besar dari penerimaan negara adalah bersumber dari penerimaan pajak. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Dia mengatakan pajak untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, sekaligus mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, saya mengajak untuk jujur dan taat memenuhi kewajiban pajaknya dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya. 

Latar belakang amnesti pajak, katanya, yakni kondisi moneter Indonesia yang membutuhkan sumber pemasukan baru dan kebutuhan anggaran negara yang tinggi dalam dua tahun terakhir.

"Sebagai warga negara Indonesia yang mencintai Tanah Airnya, kita wajib berkontribusi terhadap program-program pembangunan. Kita tidak ingin negara kita mengalami nasib seperti Yunani yang kolaps karena mengalami kebangkrutan," katanya. *(Antara)