77 Kepala Daerah di OTT KPK, Balikin Biaya Kampanye Jadi Pemicunya
KANAL
Cari Berita

77 Kepala Daerah di OTT KPK, Balikin Biaya Kampanye Jadi Pemicunya

Selasa, 19 September 2017

Ilustrasi
Kaliandanews - Hingga saat ini sudah 77 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk 2004 lalu. Sementara 300 lebih kepala daerah lainnya tersangkut masalah hukum.

"Jadi jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 77 kepala daerah terjerat OTT dan 300 lebih terkena masalah (hukum,red)," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (19/9).

Menghadapi kondisi yang ada, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyatakan pihaknya tidak tinggal diam.

Berbagai cara terus dilakukan. Antara lain, Kemendagri bersama lembaga antirasuah menggerakkan daerah membuat perencanaan penggunaan anggaran berbasis elektronik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, biaya pilkada yang terlalu mahal merupakan salah satu penyebab utama kepala daerah melakukan korupsi.

Kampanye di ajang pilkada langsung menuntut para calon untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

“Cost politik pilkada tinggi,” kata Riza di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).

Riza menjelaskan, ke depan pola politik dan kampanye yang menimbulkan biaya tinggi harus diubah.

Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu hingga DPRD harus mencarikan solusi bagaimana supaya politik maupun kampanye menggunakan biaya tinggi yang pada akhirnya memunculkan korupsi.

Dia mengatakan, penyelenggara pilkada harus memberikan sanksi kepada partai yang meminta mahar pada calon yang diusung. Begitu pun, si calon yang memberi mahar juga harus disanksi.

Karena itu, Riza berharap Bawaslu lebih cekatan lagi mengawasi pemilu. “Kami pengin dengar ada calon yang dibatalkan karena terbukti money politic,” tegasnya.

Sebab, dia berujar, pada pemilu 2014 maupun pilkada 2017, money politic banyak terjadi namun minim sanksi.

Karena itu, Riza meminta KPU dan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan bersikap tegas terhadap praktik money politic.

“Jika terbukti harus diberi sanksi supaya memberi efek jera, karena sekarang orang tidak ada yang takut,” katanya. Selain itu, kata dia, banyak pula pelaku money politic yang lolos dari sanksi. “Apakah tidak bisa dibuktikan? Sebenarnya bisa tapi ketegasan dari aparat belum ada,” tuntasnya. (Red | Sumber: JPNN)

BERITA LAINNYA