Terkait Status Novanto, JK Desa Munaslub. Golkar Lampung: Kami tidak ingin tergesa-gesa
-->
Kategori Berita

Label

Iklan

Header Menu

Jumat, 17 November 2017

Terkait Status Novanto, JK Desa Munaslub. Golkar Lampung: Kami tidak ingin tergesa-gesa

Keadaan Setya Novanto | Istimewa
Kaliandanews - Terkait status Ketua Umum Golkar Setya Novanto kembali jadi tersangka KPK, Wapres Jusuf Kalla (JK) mendorong Partai Golkar untuk segera melakukam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Setya Novanto dari posisi Ketua Umum. 

Dilain pihak, Ketua DPD I Lampung Arinal Djunadi menyebut tidak akan tergesa-gesa untuk segera melakukan Munaslub.

"Jusuf Kalla boleh berpendapat, karena beliau salah satu kader Golkar, tokoh Golkar. Kita telah memberikan kesempatan dan peluang siapa bisa bicara apa gitu lho ya. Tapi solidaritas DPD I berkeinginan bahwa kami tidak berpikir tentang Munaslub. Kami tidak ingin tergesa-gesa karena kita juga mempunyai suatu sistem yang menjalankan kepengurusan dengan kolektif kolegial sesuai dengan struktur kepengurusan DPP partai Golkar," kata Arinal saat dihubungi detikcom, Jumat (17/11/2017).

Terkait permasalahan yang sedang melanda Novanto, Arinal menyebut tetap akan berpedoman pada anggaran dasar rumah tangga yang dipedomani oleh Golkar. Untuk itu ia mengatakan belum perlu untuk mengambil langkah munaslub.

"Kebetulan masalah sedikit tentang bapak Ketum saya kira tentunya tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tata kerja demi tegaknya aturan yang dipedomani oleh Partai Golkar. Untuk itu saya kira belum perlu kita melakukan mengambil langkah-langkah tentang posisi jabatan Ketum," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wapres JK bereaksi keras menyusul menghilangnya Setya Novanto di tengah kejaran KPK semalam. Menurut Ketum Golkar periode 2004-2009 itu, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto sebagai Ketum Golkar.

"Ya, itu tergantung Golkar-lah. Tapi harus segera. Harus ada yang pimpin Golkar. Harus segera. Kalau tidak, masak kapten menghilang tidak diganti kaptennya? Masak menghilang. Harus ada pemimpin baru yang muncul," tegas JK, Kamis (16/11). (red | Sumber: Detikcom)