Lampung Selatan Tiga Kali Berturut Turut Raih WTP Dari BPK
Kategori Berita

Iklan Halaman Depan

Header Menu

Rabu, 24 Oktober 2018

Lampung Selatan Tiga Kali Berturut Turut Raih WTP Dari BPK

Nanang Ermanto usai menerima WTP

BANDAR LAMPUNG, KALIANDANEWS – Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) kembali berhasil mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan di tahun 2017.

WTP kali ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Lamsel setelah sebelumnya juga berhasil mendapat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sepanjang tahun 2015-2016.
Nanang Ermanto saat menerima plakat WTP

Penyerahan penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto dari Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri di ruang serga guna “Semergou” Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10/018) siang.

Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto mengatakan WTP yang diraih merupakan hasil kerja keras semua pihak, mulai jajaran pemerintahan ditingkat bawah, hingga kepala OPD ditingkat kabupaten. Hal itu juga menunjukkan, jika sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Lamsel berjalan pada koridor yang benar.
Plt. Bupati Nanang Ermanto saat bersama Sekertaris Daerah Lamsel, Fredy Sukirman

“Penghargaan ini sebagai apresiasi atas komitmen jajaran Organisasi Perangkat Daerah, khususnya BPPKAD dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Nanang.

Pihaknya berharap, dengan opini WTP tersebut, kinerja pemerintah daerah semakin terpacu untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamsel.

“Alhamdulillah, ini merupakan berkah bagi Kabupaten Lampung Selatan. Transparasi pengelolaan keuangan selalu diterapkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung selatan,” katanya.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo mengingatkan, prestasi tersebut bukan hanya untuk diapresiasi, tetapi juga harus berbanding lurus dengan peningkatan indikator pembangunan.

“Baik peningkatan dibidang pembangunan maupun peningkatan dibidang perekonomian yang dapat dinikmati oleh masyarakat,” imbuhnya. (ADV)