Komentar |
| Ketua PWI Lampung bersama anggota PWI Lamsel |
Kunjungan kerja tersebut sekaligus membahas program kerja Tahun 2019, dan sinergitas PWI Provinsi Lampung dengan kabupaten/kota menjelang Pemilu Serentak 17 April 2019, serta program Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kehumasan Tenaga Kependidikan, Pejabat Pembuat Informasi Daerah (PPID), dan Public Relation (PR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Nizwar juga mengarahkan pentingnya kembali secara rutin menggelar Diskusi Mingguan menyikapi persoalan kekinian yang terjadi di Kabupaten Lamsel. Diskusi menjadi sangat penting, karena hasilnya diharapkan dapat menjadi sumbang saran, dan kritikan konstruktif guna terselenggaranya good governance dan good government.
"Keberadaan PWI Lamsel harus benar-benar dirasakan oleh mitra kerja, baik pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya, dan umumnya oleh masyarakat. Kita harus memberikan peran secara aktif dalam mewujudkan tata laksana pembangunan daerah yang clean and clear," ucapnya.
General Manager medsoslampung.co itu juga berharap PWI Lamsel dapat segera menggelar Diskusi Mingguan. Tema perdana adalah Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Waktu pelaksanaan diskusi silahkan ditentukan oleh pengurus PWI Lamsel. Dalam diskusi pasti akan tergambar harapan publik terhadap pemerintah daerah yang kini dipimpin oleh Nanang Ermanto. Akan tergambar juga gebrakan Plt. Bupati Lamsel mewujudkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Nizwar yang juga General Manager jp-news.id, itu.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Lampung Juniardi menambahkan, anggota dan pengurus PWI Lamsel dapat menjalankan program bincang santai tersebut dengan mengakomodir para mitra kerja.
"Mitra PWI kan banyak. Selain pemerintah daerah, ada pihak swasta. Semua dapat dirangkul," kata dia.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Lamsel Alpandi mengungkapkan memang telah memprogram kegiatan diskusi publik. Pihaknya bahkan telah melakukan pendekatan ke pemerintah daerah, dan DPRD setempat.
"Kami akui ada yang terakomodir dan ada yang tidak. Tapi kita optimistis menjalankan program yang telah diagendakan. Kita pasti akan membedah kinerja dan serapan anggaran daerah," ujarnya. (***)