Jelang Nataru 2023, ASDP Diminta Akselerasi Perbaikan Layanan di Merak dan Bakauheni
-->
Kategori Berita

Header Menu

Minggu, 11 September 2022

Jelang Nataru 2023, ASDP Diminta Akselerasi Perbaikan Layanan di Merak dan Bakauheni

 


BAKAUHENI, KALIANDANEWS - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengakselerasi upaya peningkatan kualitas pelayanan penyeberangan dan pelabuhan, khususnya di lintasan utama menjelang perhelatan Angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang. 


Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, manajemen merespon positif masukan dan kritik dari regulator terkait dengan perubahan layanan di Pelabuhan utama, utamanya di Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang kerap menarik perhatian karena sebagai "penghubung" dua Pulau terbesar, Sumatera dan Jawa. 


"Ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian, terkait layanan pelabuhan, kapal, aspek keselamatan yang menjadi prioritas. Selain itu juga ada kelancaran arus penumpang dan kendaraan, serta layanan e-ticketing Ferizy yang saat ini memang baru bisa diakses 100 persen di Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk," ujarnya.


Menurut Shelvy, hal-hal yang menjadi _lesson learned_ pada saat layanan Angkutan Lebaran 2022 lalu sudah dipetakan, dan saat ini manajemen ASDP telah menyusun strategi agar pada layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 dapat berjalan lebih baik, lancar, aman, nyaman dan selamat. 


Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo yang telah melakukan survei terkait layanan transportasi publik menyampaikan pandangan bahwa menjelang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 dan Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang, Pelabuhan Merak yang merupakan pintu masuk utama penyeberangan ke Sumatera sejatinya memiliki akses dan moda transportasi yang lancar, nyaman dan aman.


"Sejak puluhan tahun lalu, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakaheuni selalu dipadati manusia ketika Nataru dan Lebaran, dimana penumpang dan kendaraan harus berbaur. Kondisinya sering tidak terkontrol, begitu pula dengan manajemen dermaganya yang pada akhirnya sering mengabaikan keselamatan bertransportasi demi terangkutnya penumpang dan kendaraan ke atas kapal," ujarnya. 


Menurut Agus, dalam situasi _peak season_ tersebut berbagai diskresi dari regulator muncul demi mengurai kepadatan di kedua Pelabuhan tersebut. "Kondisi tersebut tidak boleh terulang kembali pada dua libur besar mendatang. Untuk itu persiapan sudah harus dilakukan segera," kata Agus. 


Agus menilai, saat ini berbagai upaya tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ASDP, Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD Banten), Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten/Kota, KSOP dan lain-lain demi meningkatkan pelayanan penyeberangan, khususnya menangani ledakan di libur panjang, baik saat Nataru maupun Lebaran. 


Ia merinci berbagai perbaikan yang harus segera dilakukan dan sedang dilakukan antara lain: *Pertama*, peningkatan tiket online Ferizy oleh ASDP yang dianggap tidak 100 persen online karena belum menyeluruh dan terkoneksi penuh ke seluruh sistem pendukung. "Usahakan segera 100% online pembagian porsi Rupiah bagi dermaga, pemilik kapal, PNBP, retribusi yang harus dilakukan melalui sistem _real time_, tidak manual seperti sekarang dengan bukti sobekan tiket. Hilangkan kebijakan tiket hangus," ujar Agus.


*Kedua*, Pemda atau ASDP seharusnya menyiapkan lokasi penampungan sebelum penumpang/kendaraan masuk area dermaga. "_First Come First In_ dikombinasikan dengan tempat pengendapan dengan pengawasan pengaturan yang ketat," ujarnya.


*Ketiga*, penyelesaian dermaga eksekutif dua disegerakan untuk dapat menampung aspirasi pengusaha swasta untuk dapat menggunakan fasilitas dermaga eksekutif. *Keempat*, revitalisasi dan pengaturan dermaga non eksekutif berikut pengaturan alur penumpang dan kendaraan lebih dioptimalkan untuk menampung lonjakan hari besar/liburan.


*Kelima*, Agus meminta agar BPTD Banten segera menerapkan Marine Operation System (MOS) supaya tidak ada lagi permainan koruptif dalam pengaturan kapal di dermaga dan berlayar. "Dengan MOS para _stakeholder_ seperti BPTD, ASDP, pemilik kapal, nahkoda, publik, Pemerintah Daerah melalui Dishub dapat mengetahui keberadaan dan kondisi kapal. Selain itu penumpang juga bisa mengetahui jadwal kapal dan bisa mengaksesnya dengan aplikasi seperti yang dilakukan oleh PT KAI," tuturnya.


Tidak hanya itu, Agus berharap agar berbagai tarif di Pelabuhan segera dihitung ulang menyusul momen kenaikan BBM pada pekan lalu. "Berbagai tarif harus _win-win_, tidak terlalu memberatkan konsumen tetapi menutup semua biaya operasional. Kalau tidak, kebijakan subsidi Pemerintah harus disertakan," ujarnya lagi.


Agus juga menyoroti perihal manifes penumpang dan kendaraan (termasuk penumpang didalamnya) harus terpampang _online_ dan _real time_ sehingga nahkoda, pemilik kapal, BPTD, ASDP, Dispenda, Dishub, Jasa Raharja, dan lain-lain dengan pasti mempunyai daftar penumpang. Hal ini penting agar bila terjadi kecelakaan tidak kesulitan dalam memverifikasi manifes.


"Gunakan secara optimal Internet of Things (IoT) di seluruh sistem operasi Pelabuhan. Akhir tahun 2022 sudah harus selesai. Memang akan banyak tantangan, namun dengan IoT percaloan dan korupsi di wilayah Pelabuhan akan sangat turun," ujarnya. (ag)