Komentar
www.kaliandanews.com, Penengahan – Universitas Indonesia Mandiri (UIM) melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Satuan Pendidikan Aman Bencana (UKM SPAB UIM) turut mengambil peran strategis dalam upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap ancaman tsunami melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini yang diselenggarakan di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Mitra Bentala bersama Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ini menjadi bagian dari Program SPRINT II (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) yang bertujuan mengembangkan model sistem peringatan dini yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir yang berada di kawasan rawan bencana tsunami.
Dalam sambutannya, Konsultan ADPC, Supriyanto, menjelaskan bahwa ADPC merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang berkantor pusat di Thailand dan memiliki fokus pada penguatan ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana di berbagai negara Asia.
Ia menyampaikan bahwa program pengembangan kapasitas masyarakat yang dijalankan ADPC di Indonesia saat ini hanya berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan dengan menggandeng Mitra Bentala sebagai mitra lokal pelaksana program.
"Penguatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam membangun ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana. Melalui kolaborasi dengan Mitra Bentala, kami berharap masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami risiko dan melakukan tindakan cepat saat kondisi darurat," ujar Supriyanto.
Sementara itu, Afif Septian Rinaldi dari Mitra Bentala menjelaskan bahwa Desa Maja merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung Tsunami Selat Sunda tahun 2018 yang dipicu aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Menurutnya, Desa Maja saat ini masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dengan keberadaan berbagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peringatan dini. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sekitar 225 jiwa kelompok rentan yang terdiri dari penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), balita, dan ibu hamil dari total 1.234 penduduk yang tersebar di dua dusun dan empat RT.
Selain itu, Desa Maja juga memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga serta jalur persinggahan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Lampung Selatan.
"Kebutuhan pengembangan EWS ini muncul dari aspirasi masyarakat, Destana, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Maja yang menginginkan adanya sistem peringatan dini yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal," jelas Afif.
Dukungan terhadap pengembangan sistem peringatan dini tersebut juga datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Selatan, Erwan Fatriansyah, bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Nurma Suri, mengapresiasi inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur dalam pengurangan risiko bencana.
Keduanya menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif NGO, akademisi, komunitas relawan, Destana, FPRB, media, serta masyarakat.
Mereka juga mengimbau agar setiap laporan kejadian bencana yang disampaikan kepada BPBD memuat informasi yang lengkap meliputi lokasi, waktu kejadian, kronologi, serta kondisi terkini di lapangan guna mempercepat proses respons darurat dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Sejalan dengan hal tersebut, Dosen Universitas Indonesia Mandiri, Ence Sopyan, S.Sos., M.A.P., menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam seluruh tahapan siklus penanggulangan bencana.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
"Universitas Indonesia Mandiri mendukung penuh program ini sebagai bentuk implementasi nyata sinergi pentahelix. Saat ini UIM sedang berupaya mewujudkan Kampus Siaga Bencana melalui UKM SPAB UIM. Ke depan, Fakultas Sains dan Teknologi dapat berkolaborasi dalam pengembangan teknologi EWS, sementara Program Studi Administrasi Publik dapat berkontribusi dalam penyusunan model kebijakan dan tata kelola kebencanaan yang adaptif," ungkap Ence.
Pada sesi diskusi, Ketua UKM SPAB Universitas Indonesia Mandiri, Tozzy Guspa Robbi, menyoroti pentingnya pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas sebagai pelengkap sistem peringatan dini nasional.
Ia menjelaskan bahwa pengalaman Tsunami Selat Sunda tahun 2018 memberikan pelajaran berharga bahwa ancaman tsunami tidak selalu diawali oleh gempa bumi sebagaimana yang selama ini dipahami masyarakat.
Menurutnya, kegagalan sistem peringatan dini saat itu bukan disebabkan oleh buruknya teknologi, melainkan karena karakteristik ancaman yang berbeda. Tsunami 2018 dipicu oleh erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan longsoran bawah laut sehingga menghasilkan tsunami tanpa didahului gempa bumi yang signifikan.
"Perlu adanya pengembangan model EWS berbasis komunitas yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat paling lokal. Ketika nelayan, relawan Destana, atau warga melihat tanda-tanda bahaya dan potensi ancaman, informasi tersebut harus dapat dilaporkan dan disebarluaskan secara cepat agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri," kata Tozzy.
Ia menambahkan bahwa sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat memanfaatkan sarana sederhana yang sudah akrab di tengah masyarakat seperti kentongan, beduk masjid, tiang listrik, pengeras suara, hingga sinyal cahaya menggunakan senter jarak jauh untuk menjangkau kelompok rentan maupun masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital.
Dalam kesempatan yang sama, tim pelaksana menjelaskan bahwa pengembangan EWS di Desa Maja akan dilakukan melalui kolaborasi antara ADPC, Mitra Bentala, dan PT RISE sebagai tim pengembang teknologi. Sistem yang dikembangkan nantinya akan terintegrasi dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Lampung Selatan sehingga memperkuat mekanisme peringatan dini dan respons cepat terhadap potensi bencana di wilayah pesisir.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa pengembangan sistem peringatan dini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan masyarakat, koordinasi antar-lembaga, serta penguatan kapasitas komunitas sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman bencana.
Kegiatan FGD Pengembangan EWS Desa Maja menjadi langkah awal dalam membangun model sistem peringatan dini berbasis komunitas yang diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik pengurangan risiko bencana di kawasan pesisir Lampung Selatan dan daerah rawan tsunami lainnya di Indonesia.(Red KN)